Kota Bekasi – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan,Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak akan mencalonkan pemimpin yang memiliki persoalan dengan hukum.
Hasto mengatakan,PDIP cukup selektif dalam mengeluarkan rekomendasi calon pemimpin daerah dalam Pilkada 2024 ini.
Tak terkecuali Kota Bekasi.
“Ya tentu saja (pemimpin dengan track record bersih dari masalah hukum,red),karena itu adalah komitmen dari seluruh jajaran, PDI Perjuangan. Kami tidak pernah mencalonkan seseorang yang memiliki persoalan kesehatan, aspek -aspek, hukum, moral, karena ini peradapan yang ingin kita bangun melalui politik,” kata Hasto kepada awak media, belum lama ini.
Hasto mengatakan, PDIP telah melakukan survey dan sejumlah tes sebagai salah satu syarat calon pemimpin yang akan bertarung di Pilkada 2024.
“Kita putuskan dalam waktu dekat, sudah dilakukan survey yang terakhir dan juga psikotes,” kata Hasto kepada awak media, belum lama ini.
Menurut Hasto, keputusan rekomendasi bakal pemimpin Kota Bekasi akan diputuskan Megawati dengan melihat pemetaan politik dan dukungan rakyat.
“Ya tentu saja pertimbangan dukungan arus bawah sangat penting dukungan dari pemilih. Karena ini pemilunya rakyat, bukan pemilunya PDIP perjuangan sehingga cari pemimpin yang mengakar, yang diputuskan ketua umum berdasarkan pemetaan politik yang ada adalah pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang memperjuangkan nasi wong cilik,” jelasnya.
Tak hanya itu,calon Wali Kota Bekasi dari PDIP kata Hasto, harus konsepsi memperhatikan ruang public untuk anak muda.
“Dia punya konsepsi, terkait dengan tata ruang, bagaimana menjadikan kota bekasi menjadi nyaman, tidak hanya sebagai pendukung hidup kota, tapi juga penuh dengan tamat -taman kota, ruang -ruang publik, buat anak -anak muda, ruang sosialisasi bagi anak -anak muda, kemudian perhatian juga terhadap tata ruang, jangan sampai terjadi banjir, itu merupakan hal yang bisa dibalikan dari evaluasi.”
Seperti diketahui, Politikus Tri Adhianto dan Mochtar Mohamad berebut kursi calon wali kota Bekasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Keduanya merupakan mantan wali kota Bekasi.
Tri Adhianto mengemban tugas sebagai Plt periode 2019-2023. Ia dilantik sebagai wali kota untuk satu bulan sisa masa jabatan Rahmat Effendi.
Sementara itu, Mochtar Mohamad menjabat pada periode 2008-2013. Namun, tugasnya sebagai wali kota Bekasi terhenti karena terseret kasus korupsi.
Mochtar Mohamad telah menyerahkan formulir pendaftaran bacalon walkot Bekasi ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat, Kamis 25 April 2024.
Meski pernah terseret kasus korupsi, Mochtar mengaku banyak orang yang mendukungnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai wali kota.
