JABARTERKINI – Kota Bekasi, 26 Maret 2024 – Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2024 menuai kritik pedas dari berbagai kalangan, dengan Pengamat Kebijakan Publik dan Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, memimpin sorotan terhadap kebijakan tersebut. Dalam pengamatannya, Mulyadi menegaskan bahwa pemanfaatan APBD Kota Bekasi masih jauh dari kata maksimal, bahkan dirasakan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.
Menurut Mulyadi, temuannya mengungkap bahwa sekitar 30-40 persen dari total Anggaran Belanja Daerah Kota Bekasi 2024, yang mencapai angka fantastis Rp 6.375.653.318,00, tidak menghasilkan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Hal ini disinyalir karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja pegawai/birokrasi serta program dan proyek yang dinilai menguntungkan elit politik dan penguasa.
Lebih lanjut, Mulyadi mengungkapkan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, justru dialihkan untuk kepentingan politik oligarki dan elit politik penguasa, baik dari eksekutif maupun legislatif. Dengan angka belanja terbesar teralokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 2.409.198.812.592,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.559.466.516.509,00, Mulyadi menyimpulkan bahwa program dan proyek yang dijalankan tidak pro-rakyat dan tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
Kritik juga dialamatkan kepada Pj Walikota Bekasi, Gani Muhammad, yang disebut lebih fokus pada urusan pribadinya daripada memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Mulyadi menekankan bahwa keadaan ini harus segera diatasi, terutama karena peran anggaran pemerintah sangat vital dalam memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Dengan demikian, kebijakan pengelolaan APBD Kota Bekasi dinilai tidak efektif dan tidak pro-rakyat, memperburuk kondisi kemiskinan, pengangguran, serta menurunkan kualitas kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut. Masyarakat menuntut perbaikan yang segera agar anggaran yang tersedia dapat benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan mereka.
