JABARTERKINI – Bekasi, 20 Maret 2024. Ghani Muhammad ‘Dituduh’ Menabrak Aturan dengan Rencana Mutasi dan Rotasi Jabatan yang membuat kegaduhan.
Aliansi Pemuda dengan tegas mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PJ Walikota Bekasi. Tindakan ini mencuatkan keraguan yang besar terhadap integritas dan kompetensi kepemimpinan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan di Kota Bekasi. Dalam sebuah langkah yang mencoreng prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, PJ Walikota Bekasi dengan entengnya mengabaikan aturan yang jelas terkandung dalam UU ASN No.5 Tahun 2014, yang mengatur masa jabatan ASN sebelum diperbolehkan untuk dimutasi.
Peristiwa ini menimbulkan dugaan serius terhadap praktik jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Tindakan sewenang-wenang PJ Walikota Bekasi untuk memaksa rotasi dan mutasi jabatan, bahkan mengesampingkan Surat Edaran Mendagri yang menetapkan prosedur mutasi dan rotasi, menimbulkan keraguan akan integritas dan tujuan sejati dari kepemimpinan tersebut.
Lebih lanjut, tindakan ini menunjukkan keengganan atau bahkan ketidaktahuan PJ Walikota Bekasi dalam memahami aturan yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam menjalankan kewenangan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab.
Tindakan ini juga memunculkan pertanyaan serius terhadap kinerja Kemendagri dalam mengawasi dan mengkoordinasi pemerintahan daerah. Kegagalan Kemendagri dalam mengevaluasi tindakan PJ Walikota Bekasi menggugah kekhawatiran akan kelemahan dalam pengawasan dan bimbingan terhadap pemerintah daerah.
Aliansi Pemuda dengan tegas menolak rotasi ataupun mutasi jabatan yang dilakukan oleh PJ Walikota Bekasi. Tindakan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan masyarakat dan mengancam kestabilan lingkungan birokrasi Kota Bekasi.
